Tugas Kelompok Minggu 2 Bulan Pertama
Nama : 
1. Adi Fajar Suseno        ( 20212177 )
2. Annisa Puspanira        ( 20212971 )
3. Rachman Effendi        ( 25212824 )
4. Yosi Krista Agnesti    ( 27212875 )

Kelas : 4EB14

Soal :
2. Pertimbangkanlah negara-negara berikut : (1) Belgia, (2) Cina, (3) Republik Ceko , (4) Gambia, (5) India, (6) Meksiko, (7) Senegal, dan (8) Taiwan.


Diminta : Ke dalam bagian manakah negara-negara tersebut diklasifikasikan berdasarkan sistem hukum? Ke dalam bagian manakah jika diklasifikasikan berdasarkan sistem praktik akuntansi ? Berikan alasan atas jawaban anda.

Jawaban:
Klasifikasi berdasarkan sistem hukum :
  1. Belgia: Hukum Sipil (Civil Law)
  2. China: Hukum Sipil (Civil Law)
  3. Republik Ceko: Hukum Sipil (Civil Law)
  4. Gambia:
  5. India: Hukum Anglo Saxon (Common Law)
  6. Meksiko: Hukum Sipil (Civil Law)
  7. Senegal :
  8. Taiwan: Hukum Sipil (Civil Law)
Klasifikasi berdasarkan sistem praktik akuntansi : 
1. Belgia (Akuntansi Negara Latin) 

2. China (Akuntansi Negara Asia)
Perubahan sistem akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pemerintah menjadi penyediaan informasi untuk pengguna yang lebih luas termasuk investor, kreditor dan manajemen perusahaan. Pemerintah China berpengaruh sangat besar dalam bidang akuntansi dan auditing. Tahun 1949, akuntansi model Uni-Soviet membawa uniformity dan sentralisasi kontrol untuk tujuan perencanaan nasional. Tahun 1978, kebijakan open door China memodifikasi sistem akuntansinya. Undang-undang akuntansi RRC yang pertama diadopsi tahun 1985 yaitu menteri keuangan memiliki kewenangan menerbitkan standar akuntansi. Tahun 1992, Standar akuntansi dasar untuk perusahaan dan kerangka konseptual akuntansi China dikeluarkan. Lembaga seperti asosiasi akuntansi China, Perusahaan akuntansi internasional seperti Deloitte Touche Tohmatsu memainkan peranan dalam reformasi kebijakan akuntansi China juga.

3. Republik Czech (Akuntansi Negara Eropa Timur)
Czech mengikuti Polandia dalam mengimplementasikan shock terapy model untuk merubah menuju ekonomi berbasis pasar. Republik Czech mengalami krisis mata uang pada tahun 1996, yang berakibat pada dikeluarkan kebijakan uang ketat. Czech bergabung dalam Uni Eropa pada tahun 2004. Republik Czech memperkenalkan sistem akuntansi dan perpajakan pada tahun 1993. Standar akuntansi disusun oleh Menteri Keuangan. Republik Czech saat ini berupaya mengurangi perbedaan standar yang berlaku di negaranya dengan IFRS. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Republik Czech mengadopsi IFRS pada tahun 2005.

4. Gambia

5. India (Akuntansi Anglo-Amerika)
Pada tahun 1950-an, >50% masyarakat India berada dalam kemiskinan. Beberapa tahun terakhir, India menunjukkan kemajuan ekonomi signifikan. Hukum murni India berasal dari Inggris sehingga standar akuntansi India berfokus kepada kebutuhan informasi untuk investor. Pada tahun 1949, didirikan Institute of Chartered Accountants (ICAI) sebagai organisasi nasional untuk akuntan di India san Accounting Standard Boards (ASB) sebagai lembaga yang memformulasikan standar akuntansi untuk membantu ICAI menjalankan tugasnya membuat dan memodifikasi standar akuntansi di India. ICAI anggota International Federation of Accountants (IFAC) menggunakan dan mempromosikan IFRS untuk mencapai keselarasan standar internasional.

6. Meksiko (Akuntansi Negara Latin)
Mexico memberikan informasi yang dibutuhkan kreditor dan otoritas pajak. Perkembangan ekonomi Mexico semakin pesat Sejak dibentuknya North American Free Trade Agreement (NAFTA), Secara historis, akuntansi Mexico dipengaruhi U.S GAAP dan GAAS disebabkan kebutuhan Mexico terhadap penanaman modal Amerika Serikat. Mexico sering mengacu pada IFRS bila standar US GAAP tidak memenuhi kebutuhan Mexico. Profesi Akuntansi di Mexico berada dalam naungan IMCP yang bertugas menerbitkan standar akuntansi dan standar auditing serta kode etik profesi. Tahun 2001, IMCP membentuk Mexican Council for Research and Development of Financial Reporting Standards (CINIF) yang bertanggungjawab menerbitkan standar akuntansi yang sesuai dengan IFRS. Awal 2005, 70 persen standar yang berlaku di Mexico telah sesuai dengan international standards.

7. Senegal (Akuntansi Negara Latin)

8. Taiwan (Akuntansi Negara Asia)
RDF saat ini telah menegaskan komitmen Taiwan untuk konverjensi dengan IAS/IFRS. Konsep akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan di revisi pada tahun 2002 didasarkan pada kerangka dasar IASC. Seluruh proyek baru dan yang telah ada yang dilaksanakan oleh FASC akan disesuaikan dengan IAS/ IFRS.Perbedaan antara prinsip akuntansi Taiwan dengan IAS/IFRS akan diidentifikasikan dan akan direvisi agar sesuai dengan IAS/IFRS.
Soal :
6. Uni Eropa (EU) yang dahulu dikenal sebagai masyarakat Eropa dan awalnya pasar bersama Eropa-dibentuk pada tahun 1957 dan memiliki 15 anggota sampai pada akhir 2003: Austria, Belgia, Denmark, Finladia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Untuk mendorong pergeerakan modal dan pembentukan modal, EU mengeluarkan berbagai petunjuk yang dirancang untuk mengharmonisasikan prinsip akuntansi yang diterima secara umum di negara-negara anggotanya.

Diminta : Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi manakah yang akan meenjadi hambatan paling serius untuk mencapai harmonisasi akuntansi di EU? Faktor-faktor apakah yang mengadakan usaha harmonisasi EU mencapai keberhasilan ?

Jawaban :
1. Sumber pendanaan
Di Negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat akuntansi memiliki focus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas), dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan public yang luas. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki focus pada perlindungan kreditor melalui pengukurang akuntansi yang konservatif dalam meminimumkan pembayaran dividen dan menjaga pendanaan yang mencukupi dalam rangka perlindungan bagi para peminjam. Oleh karena lembaga keuangan memilki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan, pengungkapan public yang luas dianggap tidak perlu. Contohnya adalah Jepang dan Swiss.

2. Sistem Hukum
Dunia barat memiliki dua orientasi dasar: hukum kode (sipil) danhukum umum (kasus). Dalam Negara-negara hukum kode, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap. Kodifikasi hukum utamanya diambil dari hukum Romawi dank ode Napoleon. Dalam Negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin-Romawi, hukum merupakan suatu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi standar dan prosedur akuntansi merupakan hal yang wajar dan sesuai di sana. Dengan demikian, di Negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakupi banyak prosedur. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode lengkap. Tentu saja, terdapat hukum dasar, tetapi cenderung tidak terlalu detail dan lebih fleksibel bila dibandingkan dengan sistem kodifikasi umum. Hal ini mendorong usaha coba-coba dan memungkinkan penerapan pertimbangan. Hukum umum diambil dari kasus hukum Inggris. Pada kebanyakan Negara hukum umum, aturan akuntansi ditetapkan oleh organisasi professional sector swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif. Kecuali untuk ketentuan dasar yang luas, kebanyakan aturan akuntansi tidak digabungkan secara langsung ke dalam hukum dasar. Kodifikasi hukum (kode hukum) cenderung terpaku pada muatan (isi) ekonominya. Sebagai contoh, sewa guna usaha di bawah aturan hukum umum biasanya tidak dikapitalisasi. Sebaliknya, sewa guna usaha di bawah hukum umum pada dasarnya dapat dikapitalisasi jika ia menjadi bagian dari pembeli property.

3. Perpajakan
Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Dalam kasus ini, sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Jerman dan Swedia. Di Negara lain seperti Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda: laba kena pajak pada dasarnya adalah laba akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan dalam hukum pajak. Tentu saja, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Penilaian persediaan menurut Masuk Terakhir Keluar Pertama (last-in, first-out- LIFO) di Amerika Serikat merupakan suatu contoh.

4. Ikatan Politik dan Ekonomi
Faktor Politik & Ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional karena kebijakan pemerintah dan keadaan ekonomi saat itu di suatu negara dapat membuat akuntansi sulit berkembang. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melaui penakhlukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan (double-entry) yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan (rannaissance) lainnya. Kolonialisme Inggris mengekspor akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris. Pendudukan Jerman selama perang dunia II menyebabkan Perancis menerapkan Plan Comptable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya AS di Jepang setelah berakhirnya perang dunia II. Banyak Negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah karena dipaksakan kepada negara-negara tersebut (seperti India) atau karena pilihan mereka sendiri (seperti Negara-negara Eropa Timur sekarang meniru sistem akuntansi menurut aturan Uni Eropa (EU).

5. Inflasi
Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya histories dan mempengaruhi kecenderungan (tendensi) suatu Negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan.

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi
Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Sebagai contoh, kompensasi eksekutif perusahaan berbasis saham atau sekuritisasi asset merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam perekonomian dengan pasar modal yang kurang berkembang. Saat ini, banyak perekonomian industry berubah menjadi perekonomian jasa. Masalah akuntansi seperti penilaian asset tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sector manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru, seperti penilaian asset tidak berwujud dan sumber daya manusia semakin berkembang.

7. Tingkat Pendidikan
Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit (sophisticated) akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh pelaporan teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa, kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Pengungkapan mengenai resiko efek derivative tidak akan informative kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Pendidikan akuntansi yang professional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu Negara secara umum juga rendah. Meksiko adalah salah satu contoh Negara di mana permasalahan ini telah berhasil ditanggulangi. Pada situasi lainnya, sebuah Negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke Negara lain untuk memperoleh kualifikasi yang layak. Hal terakhir inilah yang saat ini sedang diterapkan oleh Cina.

8. Budaya
Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variable budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu Negara (seperti sistem hukum). Hofstede mendasari empat dimensi budaya nasional (nilai sosial):
  1. individualism,
  2. jarak kekuasaan,
  3. penghindaran ketidakpastian, dan
  4. maskulinitas. 

Analisis yang dilakukannya didasarkan pada data yang berasal dari para karyawan sebuah perusahaan multinasional besar dari AS yang beroperasi di 40 negara yang berbeda.

Soal :
10. Banyak negara yang mengizinkan atau membiarkan perusahaan-perusahaannya yang telah terdaftar menggunakan Standar Pelaporan Keuangan Internasional dalam laporan-laporan keuangannya, atau laporan yang dikonsolidasikan untuk kepentingan investor.

Diminta : Pertimbangkan kesepuluh negara berikut ini ; Cina, Republik Ceko, Perancis, Jerman, India, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Untuk masing-masing negara apakah IFRS (a) tidak diizinkan, (b) diizinkan, (c) diperlukan untuk sesuatu, atau (d) diperlukan untuk seluruh perusahaan domestik yang terdaftar dalam Bursa Saham? Diskusikan kemungkinan-kemungkinan alasan untuk menetapkan pola yang diteliti.

Kode
Negara
Perusahan Domestik yang Terdaftar dalam Bursa Saham
IFRS Tidak Diizinkan
IFRS Diizinkan
IFRS Diperlukan Untuk Sesuatu
IFRS Diperlukan Untuk Seluruh Perusahaan
CN
Cina


Republik Ceko



√

Perancis



√

Jerman



√

India

√
Diizinkan hanya untuk laporan keuangan konsolidasian



Jepang

√



Meksiko


√


Belanda


√


Inggris



√

Amerika Serikat
√




Penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan pola yang diteliti :
1. Cina (CN)
Standar Akuntansi Cina yang baru untuk Bisnis Usaha (CAS) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (MoF) pada tahun 2006 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2007. Standar ini secara substansial bergabung dengan IFRS, kecuali untuk modifikasi tertentu (misalnya melarang pembalikan kerugian penurunan nilai aset jangka panjang) yang mencerminkan keadaan dan lingkungan Cina yang unik.

Pada bulan April 2010, Kementerian Keuangan Cina merilis roadmap untuk melanjutkan penggabungan CAS dengan IFRS. Cina telah membuat komitmen untuk konvergensi dengan SAK . Standar konvergensi adalah proses yang berkelanjutan dan Kementerian Keuangan terus menghabiskan upaya yang signifikan pada konvergensi yang sedang berlangsung antara CAS dan SAK .

CAS sekarang wajib bagi entitas termasuk perusahaan di RRC yang terdaftar, lembaga keuangan (termasuk entitas terlibat dalam bisnis sekuritas diizinkan oleh China Securities Regulatory Commission), badan usaha milik negara tertentu, perusahaan swasta di provinsi tertentu. Dalam roadmap tersebut, Kementerian Keuangan telah menunjukkan keinginannya untuk memiliki semua perusahaan besar dan menengah (terlepas apakah mereka emiten atau perusahaan swasta) mengadopsi CAS baru pada tahun 2012 .

Pada bulan Desember 2007, HKICPA diakui CAS ekuivalen untuk HKFRS, yang identik dengan IFRS, termasuk semua pengakuan dan pengukuran pilihan, tetapi dalam beberapa kasus yang berbeda tanggal efektif dan persyaratan transisi. Maka dari itu, CASC dan HKICPA bersama-sama dengan IASB dibuat mekanisme yang berkelanjutan untuk memperkuat kesetaraan terus seperti itu.

Pada bulan Desember 2010 , Bursa Efek Hong Kong memutuskan untuk mengizinkan perusahaan domestik - termasuk yang terdaftar di Hong Kong untuk memiliki pilihan untuk menyajikan laporan keuangan menggunakan CAS dan diaudit oleh perusahaan audit domestik disetujui. Sejumlah perusahaan seperti telah memilih untuk menyajikan laporan keuangan menggunakan CAS untuk pelaporan tahunan.

Komisi Uni Eropa memungkinkan emiten Cina untuk menggunakan CAS ketika mereka memasuki pasar Uni Eropa tanpa menyesuaikan laporan keuangan sesuai dengan IFRS didukung oleh Uni Eropa

2. Republik Ceko
Negara ini adalah negara anggota Uni Eropa / EEA . Laporan audit dan dasar catatan presentasi mengacu sesuai dengan "IFRS seperti yang diadopsi oleh Uni Eropa". Uni Eropa telah mengadopsi hampir semua IFRS, meskipun ada jeda waktu dalam mengadopsi beberapa IFRS baru-baru ini dan salah satu aspek dari IAS 39 telah dimodifikasi. Modifikasi mempengaruhi sekitar 50 bank Uni Eropa berikut IFRS (seperti yang diadopsi di Uni Eropa). Uni Eropa juga memungkinkan penerbitan laporan keuangan perusahaan terpisah ditandai sebagai memenuhi IFRS seperti yang diadopsi di Uni Eropa dalam keadaan bertentangan dengan IAS 27.

3. Perancis
Negara ini adalah negara anggota Uni Eropa / EEA . Laporan audit dan dasar catatan presentasi mengacu sesuai dengan "IFRS seperti yang diadopsi oleh Uni Eropa". Uni Eropa telah mengadopsi hampir semua IFRS, meskipun ada jeda waktu dalam mengadopsi beberapa IFRS baru-baru ini dan salah satu aspek dari IAS 39 telah dimodifikasi. Modifikasi mempengaruhi sekitar 50 bank Uni Eropa berikut IFRS (seperti yang diadopsi di Uni Eropa). Uni Eropa juga memungkinkan penerbitan laporan keuangan perusahaan terpisah ditandai sebagai memenuhi IFRS seperti yang diadopsi di Uni Eropa dalam keadaan bertentangan dengan IAS 27.

4. Jerman
Negara ini adalah negara anggota Uni Eropa / EEA . Laporan audit dan dasar catatan presentasi mengacu sesuai dengan "IFRS seperti yang diadopsi oleh Uni Eropa". Uni Eropa telah mengadopsi hampir semua IFRS, meskipun ada jeda waktu dalam mengadopsi beberapa IFRS baru-baru ini dan salah satu aspek dari IAS 39 telah dimodifikasi. Modifikasi mempengaruhi sekitar 50 bank Uni Eropa berikut IFRS (seperti yang diadopsi di Uni Eropa). Uni Eropa juga memungkinkan penerbitan laporan keuangan perusahaan terpisah ditandai sebagai memenuhi IFRS seperti yang diadopsi di Uni Eropa dalam keadaan bertentangan dengan IAS 27.

5. India
Sejak April 2010, Dewan Bursa Efek India (SEBI) telah memberikan opsi untuk entitas yang terdaftar memiliki anak perusahaan untuk menyerahkan hasil keuangan konsolidasi mereka baik sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan dalam pasal 211 (3C) dari Companies Act, 1956, atau sesuai dengan IFRS (dengan rekonsiliasi diperlukan). Penyampaian terpisah hasil keuangan ke bursa saham akan terus sesuai dengan GAAP India.

Pada bulan Januari 2015, Kementerian India Corporate Affairs ( MCA ) merilis roadmap revisi yang mencerminkan bahwa pada dasarnya, perusahaan dengan kekayaan bersih sebesar Rs. 500 Crore atau lebih harus wajib mengikuti Standar Akuntansi India ( Ind AS ), yang sebagian besar menyatu dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional ( SAK/IFRS ), mulai 1 April 2016. Korporasi yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rs. 500 Crore tapi terdaftar, atau dalam proses mendapatkan daftar, dan perusahaan dengan kekayaan bersih sebesar Rs. 250 Crore atau lebih harus mengikuti norma-norma baru dari 1 April 2017. Roadmap baru membebaskan perbankan , asuransi dan perusahaan pembiayaan non – perbankan. Roadmap masih perlu secara resmi diberitahu, yang diharapkan "lama".

6. Jepang
Pada 11 Desember 2009, Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) yang diterbitkan Cabinet Office Ordinances  yang memungkinkan beberapa perusahaan publik Jepang secara sukarela untuk mulai menggunakan IFRS yang ditunjuk oleh Komisaris FSA dalam laporan keuangan konsolidasi sejak tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2010.

Laporan audit mengacu kesesuaian dengan baik IFRS atau IFRS ditunjuk oleh FSA Jepang, tergantung pada status penunjukan. Jika IFRS ditunjuk adalah sama efektif IFRS, laporan audit harus mengacu pada IFRS sementara jika tidak (misalnya, keterlambatan penetapan dll), referensi harus dilakukan untuk IFRS ditunjuk oleh FSA Jepang .

7. Meksiko
Pada tanggal 11 November 2008, Securities and Exchange Commission Meksiko (Comision Nacional Bancaria y de Valores, atau CNBV) mengumumkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Meksiko akan diminta untuk menggunakan IFRS awal 2012. Tercatat perusahaan akan memiliki pilihan untuk menggunakan IFRS sebelumnya - mulai awal 2008 - tunduk pada persyaratan yang akan ditetapkan oleh CNBV.

8. Belanda
Negara ini adalah negara anggota Uni Eropa / EEA . Laporan audit dan dasar catatan presentasi mengacu sesuai dengan "IFRS seperti yang diadopsi oleh Uni Eropa". Uni Eropa telah mengadopsi hampir semua IFRS, meskipun ada jeda waktu dalam mengadopsi beberapa IFRS baru-baru ini dan salah satu aspek dari IAS 39 telah dimodifikasi. Modifikasi mempengaruhi sekitar 50 bank Uni Eropa berikut IFRS (seperti yang diadopsi di Uni Eropa). Uni Eropa juga memungkinkan penerbitan laporan keuangan perusahaan terpisah ditandai sebagai memenuhi IFRS seperti yang diadopsi di Uni Eropa dalam keadaan bertentangan dengan IAS 27.

9. Inggris
Negara ini adalah negara anggota Uni Eropa / EEA . Laporan audit dan dasar catatan presentasi mengacu sesuai dengan "IFRS seperti yang diadopsi oleh Uni Eropa". Uni Eropa telah mengadopsi hampir semua IFRS, meskipun ada jeda waktu dalam mengadopsi beberapa IFRS baru-baru ini dan salah satu aspek dari IAS 39 telah dimodifikasi. Modifikasi mempengaruhi sekitar 50 bank Uni Eropa berikut IFRS (seperti yang diadopsi di Uni Eropa). Uni Eropa juga memungkinkan penerbitan laporan keuangan perusahaan terpisah ditandai sebagai memenuhi IFRS seperti yang diadopsi di Uni Eropa dalam keadaan bertentangan dengan IAS 27.

10. Amerika Serikat
Pada tanggal 14 November 2008, US SEC mempublikasikan komentar untuk diusulkan dalam Roadmap untuk Penggunaan Potensi Laporan Keuangan Disusun Berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional oleh Emiten AS. Saat ini, pendaftar domestik US SEC diwajibkan untuk menggunakan US GAAP dan tidak diizinkan untuk menggunakan IFRS.

Referensi :
Choi, Frederick D.S. dan Gary K. Meek, 2010, International Accounting, edisi keenam, Salemba Empat, Jakarta.